Petani Vietnam Melesat, Petani Kita Masih Menunggu Subsidi Pupuk

Tiga puluh tahun lalu, petani Vietnam dan petani Indonesia berangkat dari titik yang tidak jauh berbeda. Luas lahan hampir sebanding, tantangan cuaca hampir mirip, dan keduanya sama-sama mengandalkan padi sebagai tulang punggung ketahanan pangan. Tapi kalau kita bandingkan hari ini, jalur yang mereka tempuh sudah jauh berbeda arah. Saya sering mendengar cerita dari kolega distributor yang bolak-balik ke Vietnam untuk urusan bisnis agrokimia, mereka cerita soal ekspor beras, kopi, mete, dan lada Vietnam yang terus jalan meski harga dunia naik turun. Sementara di sini, yang saya dengar dari petani di lapangan justru cerita yang berbeda arah, soal antre pupuk subsidi yang datangnya sering telat, soal harga jual yang tidak menentu setiap musim panen.

Perbedaan ini bukan kebetulan. Kalau ditelusuri, akarnya ada di cara dua negara ini menyusun kebijakan pertanian mereka selama bertahun-tahun.

Vietnam mengarahkan kebijakannya pada ekspor bernilai tinggi, integrasi ke pasar global, efisiensi produksi, dan transformasi digital. Mereka aktif mengejar perjanjian perdagangan bebas untuk membuka akses pasar seluas mungkin, dan anggaran pertanian mereka lebih banyak lari ke barang publik seperti irigasi, penelitian varietas, dan penyuluhan. Hasilnya kelihatan, Vietnam sekarang jadi eksportir utama global untuk beras, kopi, mete, lada, dan produk akuatik.

Indonesia mengambil jalan yang berbeda. Fokus kebijakan kita masih sangat terpusat pada swasembada pangan pokok, terutama beras dan jagung, ditambah stabilisasi harga domestik lewat lembaga seperti Bulog. Pendekatan dagang kita cenderung proteksionis, dengan kuota dan tarif impor untuk melindungi produksi dalam negeri. Anggaran yang seharusnya bisa mendorong produktivitas jangka panjang, sebagian besar justru habis untuk subsidi input seperti pupuk dan benih, yang penyalurannya di lapangan sering kali kurang tepat sasaran. Hasilnya, Indonesia memang tetap kuat di komoditas perkebunan seperti sawit dan karet, tapi kalah jauh di produk pangan bernilai tinggi lainnya.

Selama bertahun-tahun mendampingi distributor dan petani di berbagai daerah, saya melihat sendiri pola yang berulang ini. Petani menunggu jatah pupuk subsidi yang datangnya tidak pernah pas dengan musim tanam. Fasilitas pascapanen seperti cold storage nyaris tidak pernah jadi prioritas pembangunan, padahal itu yang menentukan apakah hasil panen bisa dijual dengan harga baik atau terbuang percuma. Sementara anggaran R&D pertanian kita justru cenderung menurun dari tahun ke tahun, padahal itu kunci untuk melahirkan varietas unggul yang tahan perubahan iklim.

Ada satu hal lagi yang jarang dibahas terbuka, soal konversi lahan. Vietnam memang punya masalah fragmentasi lahan, tapi mereka merespons dengan memperluas hak guna lahan untuk mendorong investasi. Di Indonesia, lahan pertanian justru terus dikonversi secara masif menjadi perkebunan, kawasan industri, dan pemukiman, sementara penegakan aturan perlindungan lahan pertanian pangan masih lemah di banyak daerah.

Yang perlu digarisbawahi, ini bukan berarti swasembada pangan itu keliru. Untuk negara sebesar Indonesia, ketahanan pangan tetap harus jadi prioritas. Yang jadi masalah adalah kita terlalu lama berhenti di titik melindungi, tanpa pernah benar-benar menyiapkan petani untuk ikut bersaing di pasar yang lebih luas.

Kalau saya diminta merangkum apa yang perlu diubah, ada beberapa arah yang menurut saya paling masuk akal untuk konteks kita. Pertama, kebijakan perlu bergeser dari sekadar melindungi pasar domestik menuju memfasilitasi ekspor komoditas bernilai tinggi seperti hortikultura, rempah, dan produk olahan, karena di situ ruang tumbuhnya masih sangat besar. Kedua, subsidi pupuk yang selama ini kurang efisien perlu direalokasikan bertahap ke investasi yang sifatnya jangka panjang, seperti riset varietas, infrastruktur irigasi, jalan usaha tani, dan fasilitas pascapanen. Ketiga, adopsi teknologi digital di sektor pertanian perlu dipercepat, mulai dari sensor dan drone untuk precision agriculture sampai platform yang memotong rantai pasok panjang antara petani dan pembeli. Keempat, industri pengolahan hasil pertanian perlu didorong lebih serius supaya kita tidak selamanya hanya mengekspor bahan mentah. Kelima, petani dan UMKM pertanian perlu difasilitasi untuk memenuhi standar keamanan pangan dan sertifikasi internasional, karena tanpa itu pintu ekspor bernilai tinggi akan selalu tertutup. Keenam, aturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus ditegakkan dengan lebih serius, dibarengi insentif ekonomi yang membuat petani punya alasan kuat untuk tetap mempertahankan sawahnya.

Keberhasilan Vietnam di kancah global bukan keberuntungan. Itu hasil dari reformasi kebijakan yang konsisten, keberanian membuka diri ke pasar dunia, dan investasi yang diarahkan ke tempat yang tepat selama bertahun-tahun. Indonesia sebenarnya punya modal yang lebih besar, sumber daya alam yang melimpah dan pasar domestik yang kuat. Yang masih kurang adalah keberanian untuk mengubah arah kebijakan, dari sekadar menopang petani menjadi benar-benar menyiapkan mereka untuk naik kelas.

Petani tidak butuh dilindungi selamanya. Mereka butuh disiapkan untuk bersaing. Dan itu dimulai dari kemauan kita untuk jujur melihat kemana sebenarnya anggaran pertanian kita selama ini mengalir.